Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyegel sebanyak 17.600 unit sepeda motor listrik. Langkah hukum ini diambil sebagai bagian dari upaya pendataan dan pengamanan aset negara dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyegelan dilakukan di fasilitas perakitan dan penyimpanan milik Emmo Electric Mobility di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/6/2026) dan Jumat (19/6/2026).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penyegelan ini bertujuan untuk memastikan seluruh unit kendaraan bermotor tersebut tetap terpantau dan berada di lokasi yang telah terdata. "Jadi kami lakukan penyegelan ini adalah untuk mendata sepeda motor itu dan untuk mengamankan sepeda motor itu atau mengamankan pergerakan sepeda motor itu nantinya akan ke mana," ujar Syarief Sulaeman Nahdi.
Tindakan ini menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan belum sampai pada tahap penyitaan aset secara menyeluruh terkait pengadaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Apakah itu dilakukan penyitaan semuanya? Tidak," tegas Syarief Sulaeman Nahdi. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status hukum ribuan unit motor listrik tersebut.
Ribuan unit kendaraan roda dua yang disegel ini diketahui masih tersimpan di dalam fasilitas logistik milik pihak penyedia, yaitu Emmo Electric Mobility. Hingga saat ini, motor-motor tersebut belum terdistribusi ke wilayah tujuan awal yang telah ditetapkan oleh BGN. "Sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN. Ini masih di gudang-gudang milik penyedia," ungkap Syarief Sulaeman Nahdi.
Meskipun segel resmi telah dipasang oleh penyidik Kejagung, tanggung jawab penuh terhadap perawatan fisik belasan ribu motor listrik tersebut tetap berada di tangan perusahaan vendor. "Namun demikian, perawatan dari motor itu tetap bisa dilakukan oleh penyedia karena belum diserahkan ke kita," jelas Syarief Sulaeman Nahdi. Ini memastikan bahwa aset negara tetap terawat selama proses hukum berlangsung.
Jumlah 17.600 unit yang disegel saat ini masih bersifat sementara. Angka tersebut berpotensi bertambah seiring dengan berjalannya pemeriksaan di beberapa titik lokasi fasilitas penyimpanan lain yang teridentifikasi, termasuk di wilayah Cikarang. "Kurang lebih 17.600. Masih berjalan sampai hari ini belum selesai. Ada beberapa titik kami cek," kata Syarief Sulaeman Nahdi. Proses pendataan dan pengamanan aset ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam menelusuri dugaan penyimpangan dalam program yang seharusnya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat.
Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis ini menjadi sorotan publik, mengingat program tersebut dirancang untuk mendukung kesehatan dan gizi masyarakat. Pengadaan sepeda motor listrik sebagai bagian dari program ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan transparansi anggaran yang digunakan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan. Pengadaan barang dan jasa dalam program semacam ini selalu menjadi area yang rentan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi, terutama jika tidak dikelola dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat.
Penyelidikan oleh Kejagung ini diharapkan dapat mengungkap secara terang benderang dugaan penyimpangan yang terjadi, serta memulihkan kerugian negara jika terbukti ada. Langkah penyegelan aset merupakan bagian krusial dari proses investigasi untuk mencegah aset negara dialihkan atau dihilangkan sebelum proses hukum mencapai titik akhir.
Emmo Electric Mobility, sebagai penyedia sepeda motor listrik, tentu akan menjadi pihak yang terus dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Perusahaan tersebut diharapkan memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif kepada pihak berwenang. Kejelasan mengenai asal-usul dana pengadaan, proses tender, hingga distribusi barang menjadi poin penting yang akan didalami oleh penyidik.
Pemerintah melalui berbagai instansi terkait terus berupaya memastikan program-program pembangunan berjalan efektif dan akuntabel. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan pengawasan dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekecil apapun nilainya.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus dipantau, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka baru atau penyitaan aset lebih lanjut. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat pun menanti transparansi penuh dari proses hukum ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
