PORTAL24.ID, SULUT – Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano (P2DT) terus digenjot Panitia Khusus DPRD Sulut bersama sejumlah instansi terkait.

Beberapa pasal krusial yang mengatur secara teknis terkait pemanfaatan Danau Tondano tak luput dari perhatian Pansus yang diketuai Careig Naichel Runtu (CNR).

Kepada wartawan CNR mengungkapkan hingga saat ini Pansus telah menyelesaikan 15 pasal.

Dengan demikian ditargetkan pekan depan atau paling lambat dua pekan kedepan Pansus telah merampungkan seluruh pembahasan Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD tersebut.

“Awal bulan Agustus nanti kita sudah masuk dalam tahapan penyempurnaan sebelum kita serahkan Ranperda ini ke Biro Hukum bersama Dinas terkait untuk dibahas di Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan persetujuan, ” ungkap CNR Selasa, (23/7/24).

Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini juga memastikan pembahasan Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondao khususnya pasal per pasal telah dibahas secara teliti sehingga diharapkan tidak ada yang bertentangan dengan produk perundang – undangan yang lebih tinggi sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan verifikasi.

“Yang pasti saya dengan teman-teman pansus optimis bahwa Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano ini akan ditetapkan tepat waktu dan itu bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi masyarakat Sulawesi Utara maupun secara khusus masyarakat kabupaten Minahasa dalam upaya kita bagaimana melestarikan dan melindungi danau Tondano yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan untuk masyarakat Sulawesi Utara, “tandas politisi Partai Golkar tersebut.

Disisi lain legislator dari Daerah Pemilihan Minahasa-Tomohon ini memberi apresiasi upaya Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow (ODSK) yang telah memperjuangkan ke pemerintah pusat melalui beberapa stakeholder sehingga berhasil mendapat kucuran anggaran revitalisasi sebesar Rp.2,4 triliun untuk proyek berkelanjutan Danau Tondano hingga tahun 2026 /2027.

“Ini juga salah satu upaya untuk meminimalisir lokasi – lokasi rawan bencana yang melibatkan banyak pihak ada TNI, ada PLN dan Juga Balai Wilayah Sungai yang sudah membangun pintu – pintu air kecil sampai pintu – pintu air utama serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mana yang bisa ditempati dan tidak bisa ditempati karena memang itu masuk kategori wilayah rawan bencana ekstrim karena terjadi berulang – ulang, ” pungkas CNR. (**)