Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Partai NasDem, Eva Stefany Rataba, angkat bicara menyikapi namanya yang muncul dalam data sosial ekonomi sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada kelompok Desil 4. Eva membantah keras klaim tersebut dan menegaskan tidak pernah menerima bantuan sosial dari program tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan oleh Eva Stefany Rataba pada hari Rabu, 20 Maret 2024, menanggapi data yang beredar. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menerima Bansos PKH, terlepas dari kategorisasi desil yang disematkan pada namanya dalam sistem data tersebut. Eva menegaskan bahwa dirinya adalah seorang anggota DPR RI yang memiliki penghasilan tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
Eva Stefany Rataba, yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), mengaku terkejut dan prihatin dengan adanya data yang keliru tersebut. Ia menduga ada kesalahan administratif atau kekeliruan dalam pemutakhiran data sosial ekonomi yang menyebabkan namanya tercatat sebagai penerima PKH. “Saya tidak pernah menerima Bansos PKH. Saya anggota DPR, punya penghasilan. Kok bisa terdata seperti itu? Ini pasti ada kekeliruan data,” ujar Eva dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Eva Stefany Rataba menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran program bantuan sosial. Ia berharap agar Kementerian Sosial, sebagai penanggung jawab data PKH, segera melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap data yang keliru tersebut. “Saya minta agar data ini segera diperbaiki. Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya menerima bantuan,” imbuhnya.
Desil 4 sendiri merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan sosial ekonomi menengah ke bawah. Ketercatatan nama Eva Stefany Rataba dalam desil tersebut, meskipun ia membantah menerima bansos, memunculkan pertanyaan mengenai validitas dan ketelitian sistem pendataan sosial ekonomi yang digunakan pemerintah. Eva menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, namun ia juga menekankan perlunya data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran.
