Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, secara mengejutkan mengumumkan pembubaran pemerintahan de facto mereka di Jalur Gaza pada Senin, 6 Juli 2024. Langkah ini menandai akhir dari 18 tahun kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Keputusan ini membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan teknokrat yang diharapkan dapat mentransisikan administrasi sipil di Gaza.
Menurut juru bicara Hamas, Hazem Qassem, langkah ini merupakan "langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza." Keputusan ini diambil untuk memfasilitasi pengalihan kekuasaan kepada komite teknokrat yang berbasis di Kairo, Mesir.
Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya atau "Gerakan Perlawanan Islam," telah menguasai Jalur Gaza sejak memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2006 dan mengambil alih kendali dari faksi Fatah pada 2007. Kemenangan telak Hamas saat itu, meraih 74 dari 132 kursi parlemen, menjadikan mereka kekuatan politik dominan di Dewan Legislatif Palestina.
Selama memimpin Gaza, Hamas dikenal sebagai kelompok yang paling vokal menentang Israel. Mereka secara tegas mengutuk rencana Israel untuk merebut Kota Gaza, menyebutnya sebagai "kejahatan perang." Hamas juga menyoroti upaya Israel untuk menghindari tanggung jawab hukum atas dampak agresi mereka terhadap warga sipil.
Pernyataan Hamas juga menuduh pemerintah Israel tidak memedulikan nasib para tawanan di Gaza, yang berisiko menjadi korban jika agresi meluas. Kelompok ini meyakini perluasan agresi tersebut akan mengorbankan para tawanan. Selain itu, Hamas mengaitkan perebutan wilayah ini dengan penarikan mendadak Israel dari negosiasi gencatan senjata yang hampir mencapai kesepakatan.
Langkah pembubaran pemerintahan ini juga disebut sebagai respons terhadap inisiatif Amerika Serikat yang berencana mendirikan "Board of Peace" (BOP) untuk membangun kembali Gaza pasca serangan Israel. Dengan menyerahkan administrasi kepada teknokrat, Hamas tampaknya ingin memposisikan diri sebagai kekuatan perlawanan tanpa beban administratif langsung, sekaligus membuka ruang bagi solusi internasional.
Ketua Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengonfirmasi pengunduran diri Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra. Al Farra telah resmi membubarkan komite tersebut demi kelancaran transisi kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat yang kini beroperasi dari Kairo. Keputusan ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi tata kelola Gaza di masa depan.
Leave a Reply